PB GSN dan 33 Pengacara Mengawal Persidangan Mustolih Siradj di Pengadilan Negeri Tangerang

0
342

PPMK.WEB.ID, Tangerang – Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN), turut hadir mendampingi proses persidangan perdana Mustolih Siradj yang digugat oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu, (8/3/17).

Muhammad Utomo Ketua Umum GSN mengatakan, Kehadiran GSN merupakan bentuk dukungan moril terhadap Mustolih Siradj yang dalam perkara ini menjadi tergugat.

Selain Ketua Umum, dukungan juga datang dari 33 pengacara termasuk Hilaludin Safary SH, yang notabene sebagai Pembina GSN dalam bidang hukum Advokat untuk Transparansi Alfamart (TAAT).

“Kami mendapat dukungan langsung dari Dewan Pembina Bidang Hukum PB GSN yang bersedia menjadi kuasa hukumnya Mustolih Siradj atau Gus Tolih untuk berbaur bersama dengan sejumlah advokat lainnya dari berbagai latar belakang organisasi, karena peduli dengan persoalan yang sesusungguhnya bukan hanya dihadapi oleh Gus tolih sebagai santri Buntet, tetapi sudah menjadi persoalan masyarakat yang lebih luas, “Pungkasnya.

IMG-20170308-WA0035

Melalui surat yang dilayangkan kepada Seluruh alumni Santri pada tanggal 6 Maret 2017, No. 09/GSN/III/17, Gerakan Santri Nusantara mengundang para santri dan donatur Alfamart untuk hadir dalam sidang perdana gugatan Alfamart terhadap Mustolih Siradj (tergugat 2) dan Komisi Informasi Pusat (tergugat 1).

Sebelumnya, Alfamart melalui kuasa hukumnya Prof. Yusril Ihza Mahendra dari IHZA & IHZA Law Firm mengajukan gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 011/III/KIP-PS/A/2016 tertanggal 19 Desember 2016.

Pada pokok gugatannya, Alfamart keberatan dengan putusan KIP untuk membuka informasi donasi uang kembalian konsumen minimarket tersebut. “Memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan putusan KIP No. 011/III/KIP-PS/A/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dan memerintahkan penggugat untuk menolak untuk memberikan informasi seperti yang diminta oleh para tergugat 1 dan tergugat 2,” jelas kuasa hukum Alfamart Adria Indra Cahyadi dalam keterangan persnya kepada wartawan.

Pengumpulan donasi ini dinilai oleh kalangan pakar hukum bisa diseret ke ranah hukum jika ditemukan penyimpangan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar, Prof. Supardji Ahmad mengatakan, pengumpulan donasi yang ditarik dari uang kembalian konsumen Alfamart bisa ditarik ke ranah hukum jika pengelolaannya itu tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Bisa masuk unsur pidana unsur penggelapan,” kata Supardji kepada forum.

Dia beralasan, sumbangan masyarakat merupakan amanah atau titipan masyarakat harusnya dikelola dengan baik. Penggunaan dana itu juga musti diaudit oleh auditor independent dan hasilnya diumumkan kepada publik, “Tandasnya.

Sementara itu, Pakar hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Prof. DR. Mudzakir berpendapat semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa diaudit. Jika ditemukan penyimpangan, maka perkara itu bisa ditarik ke pidana.

Tambah Muzakir, “Jika dalam audit itu ditemukan penyimpangan, kementerian terkait bisa mencabut izinnya.

Selain itu, Kementerian Sosial seharusnya meminta laporan pertanggung jawaban penggunaan donasi tersebut. Jika pihak penyelenggara tidak mengindahkan ini, pihak kementerian bisa mencabut izinnya, “Ucap Dosen UII tersebut.

Pakar Hukum Pidana Mudzakir juga menyarankan agar pihak Alfamart membentuk badan lain dalam mengelola dana donasi. “Namanya dana sosial harusnya dikelola oleh badan lain yang terpisah dari perseroan,” pungkas dia.

Terkait dengan audit dana donasi, Sekper Alfamart Solihin berdalih sudah melakukannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. “Jadi apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah. ”Namun, dalih itu dipatahkan oleh Hilal penasihat hukum Mustolih Siradj.

Menurutnya, informasi yang disediakan PT. SAT sangat terbatas dan tidak memadai untuk disebut informasi. “PT. SAT tidak dapat menunjukkan bukti secara rinci mengenai penggunaan uang sumbangan yang dikumpulkannya, dia harus patuh pada asas transparansi dan akuntabilitas, semangat itu pula lah yang menjadi salah satu dasar dibentuknya Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, apalagi informasi terkait pengelolaan dana yang dihimpun dari publik, masyarakat berhak tahu dan hak itu dilindungi undang-undang” Tegasnya.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY