MEMBANGUN KEMBALI KEADILAN YANG ROBOH

0
144

ppmk.or.id- Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Artinya suatu sifat yang dilakukan atas dasar kebenaran tanpa ada pilih kasih atau diskriminasi terhadap yang lainnya. Sama berat di sini bukan berarti harus sama berat atau kuantitasnya, melainkan lebih ke arah kesesuaian dalam pembagian atau penetapan sesuatu.

Para pejuang kemerdekaan telah menitipkan keadilan pada bangsa Indonesia melalui pancasila. Dimana kata adil disebut sampai dua kali dalam pancasila, yakni pada sila kedua dan sila kelima. Tidaklah disebut sampai dua kali melainkan para pejuang tersebut berpesan untuk memberikan perhatian lebih pada kata tersebut, adil. Sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Keadilan di sini merujuk pada setiap individu bangsa Indonesia untuk diterapkan pada seluruh manusia bukan hanya warga Indonesia. Sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya, keadilan di sini, ditujukan untuk semua warga Negara Indonesia khususnya untuk para pejabat Negara. Sebab, keadilan sosial yakni pemerataan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Runtuhnya Keadilan di Bumi Pertiwi

Terlihat dari berita-berita yang beredar saat ini, keadilan seakan menjadi hal yang tabu untuk ditegakkan. Sebab, kian merajalelanya penindasan dan diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Bahkan, keadilan dirusak oleh yang mengadili sendiri, Hakim.
Fakta yang ada bahwasanya seorang ulama yang notabene memiliki pengaruh dalam negara ini, telah mengalami penindasan dalam artian intrik yang menyebabkan sikap saling menguatkan dan cenderung memperlihatkan kekuasaan atau kekuatan absolute. Meskipun kiat yang dibangun berupa penilaian terhadap pemikiran yang dianggap baru, namun tetap saja itu sudah menjadi batasan dalam kaitanya dengan etika komunikasi atau cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain dalam hal ini adalah seorang Ulama. Selanjutnya para elit pelaksana kebijakan mulai mendesign kumpulan opini yang bertengger untuk mendominasi kekuatan kelompok, sehingga berdampak kepada paradoks berpikir pada kalangan pemilik kepentingan. Beberapa fakta lain yang lebih hangat muncul dipermukaan adalah penyiraman air keras terhadap salah satu orang yang berpengaruh yaitu Novel Baswedan yang ditengarai memiliki intrik politik, diteruskan dengan aksi penusukan terhadap seseorang ahli IT Hermansyah yang masih simpang siur kabar pemberitaannya. Apakah memang benar simpang siur, atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjadikannya drama berkepanjangan sebagaimana kasus sianida belaka? Disisi lain, penegak hukum seperti polisi pun turut andil menjadi korban ketidakadilan karena terjadinya penembakan secara sengaja dan selanjutnya didapati di sudut lain adalah kerugian polisi dengan pihak salah satu Bank ternama di Indonesia.

Memperhatikan peristiwa-peristiwa diatas, pelaku yang harusnya sudah bisa diadili dengan tegas dan lugas, sekarang masih menjadi teka-teki belaka. Tendensi yang dibangun dipermukaan adalah bahwa setiap peristiwa memiliki irama tersendiri, tidak bisa disamakan dengan parameter publik yang mengharapkan hasil yang cepat dan memuaskan. Apakah memang demikian proses penyidikan sehingga terlihat penegak hukum sulit untuk mengungkap dan mengadili para pelaku tindak kejahatan diatas? Atau ada majas yang pantas dalam menanggapi kecepatan penegak hukum dalam menangani kasus diatas? ketika pertanyaan tersebut sampai saat ini masih belum terjawab, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan peristiwa tersebut sebelumnya merupakan contoh ketidakadilan yang melanda negeri kita.
Berbanding terbalik dengan fakta-fakta di atas, para pencuri kecil-kecilan, sebut saja pencuri pisang atau sandal, sangat cepat dijatuhkan vonisnya dan bahkan tidak setimpal dengan apa yang dilakukannya.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap kasus besar pasti ada konspirasi jahat yang dilakukan antara pihak pencari keadilan dengan pihak pemberi keadilan. Agar perkaranya dimenangkan. Ini merupakan diskriminasi atau pilihkasih. Proses ini tidak dibenarkan dalam perundang-undangan.

Membangun Kembali Keadilan di Nusantara

Keadilan sudah menjadi hal yang amat sulit untuk ditegakkan di negeri ini. Namun bukan hal mustahil bila ada keinginan dan dibuktikan dengan tindakan yang pasti. Pemerintah dan DPR telah memberikan upaya penegakan hukum pada sisi substansi hukum seperti menetapkan peraturan perundang-undangan.

Namun, hal ini dampaknya belum begitu nyata. Terbukti dengan masih maraknya ketidakadilan yang terjadi. Yang paling penting adalah kesadaran dari setiap individu akan keadilan yang harus diterapkan dalam Negara tercinta ini. Sebab, dengan keadilan yang tegak, Negara akan maju dan makmur. Terbukti Negara Cina sekarang yang memberantas korupsi dengan menghukum mati para pelakunya. Sekarang, Negara tersebut menjadi Negara dengan kemajuan ekonominya yang luar biasa.

Kesadaran akan keadilan ini perlu ditanamkan sejak dini oleh pemerintah kepada pemuda penerus bangsa. Sebab, di tangan merekalah Indonesia akan dipegang selanjutnya. Salah satu caranya dengan dimasukkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum seluruh pendidikan formal.

Selanjutnya, perlu adanya kejujuran dalam setiap ucapan dan tindakan agar tidak ada kecurigaan yang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam suatu kasus tindak pidana. Yang paling terlihat efektif adalah memberlakukannya sistem sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya rekayasa atau adanya permainan belakang. Sebab, dari perkara tersebut lahir ketidakadilan di negeri ini.

Tentunya, tahapan-tahapan tersebut juga harus didukung oleh aparat penegak hukum. Artinya, aparat penegak hukum harus mengawali dan menjadi contoh keadilan sebenarnya. Sebab dari merekalah keadilan ini tegak atau malah loyo. Terutama yang menjadi sorotan masyarakat adalah keadilan dalam menindak pelaku-pelaku korupsi yang telah merugikan Negara dan rakyatnya amat besar. Seharusnya, ada pengembalian sesuatu yang telah pelaku tersebut korupsi, hukumannya bila perlu seperti Negara-negara lain, yakni hukuman mati atau denda yang setimpal. Alangkah lebih baik itu sesuai dengan hukum Islam, yakni diqiyaskan dengan hukum pencurian, yakni potong tangan. Tetapi karena Negara Indonesia ini adalah Negara yang multikultural, maka tidak patut untuk menerapkan hukum secara sepihak walaupun memang hukum tersebut baik. Tetapi, perlu adanya kesepakatan bersama.

Pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesepakatan bersama, tentunya perlu kesadaran bernegara yang baik. Karena dalam menentukan sebuah kesepakatan tidak bisa melibatkan kepentingan pribadi semata, melainkan kepentingan umum yang berlandaskan pancasila. Sebuah Negara yang lengkap dengan ragam budaya dan multikultural ini harus di sajikan proses pencapaian kesepakatan berlandaskan asas kemanusiaan dan kerakyatan agar tidak terjadi suatu gesekan yang notabene merugikan salah satu pihak. Maka daripada itu, perlu adanya penyeimbang dalam mengaktualisasikan tahapan-tahapan pencapaian kesepakatan dalam membangun keadilan yang roboh dengan melakukan pembenahan diri yang seringkali dilewatkan yaitu pembenahan melalui pendekatan spiritual dan kultural.

*Ahmad Fatah Yasin

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY